Budiruhiat
ULANGAN HARIAN KE -2
MATA PELAJARAN : PKn Nama : .................
Tanggal : .............. Kelas : IX –
Pilihlah jawaban yang poaling tepat !
1. Pengertian Otonomi daerah secara lengkap terdapat dalam :
A. Pasal 18 UU No. 32 / 2004
B. Pasal 1 ayat 5 UU No. 32 / 2004
C. Pasal 18 ( 5 ) UU No. 32 / 2004
D. Pasal 1 ayat 1 UU No. 32 / 2004
2. Prinsip otonomi daerah diantaranya adalah prinsip otonomi seluas – luasnya , hal ini mengandung pengertian
A. Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan , baik pusat maupun daerah
B. Memiliki kewenangan mengatur daerahnya sendiri atas prakarsa masyarakat setempat
C. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah
D. Diberikan kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan pusat
3. Dibawah ini adalah nilai dasar dilaksanakannya otonomi daerah
A. Kebebasan,pertisifasi, efektifitas , dan efesiensi
B. Kebebasan, seluas – luasnya , bebas dan bertanggung jawab
C. Kebebasan , partisifasi dan efektifitas
D. Luas, nyata dan bertanggung jawab
4. Yang dimaksud unsur penyelenggara pemerintahan daehan adalah
A. DPRD, DPR, DPD dan kepala daerah
B. Kepala daerah, DPRD dan menteri
C. Gubernur, bupati dan walikota
D. DPRD, Gubernur Bupati dan Wali Kota
5. Dasar hukum yang mengatur tentang Pemerintah daerah adalah
A. UU NO. 32 tahun 2004
B. UU no 22 tahun 1999
C. UU. No. 33 tahun 2004
D. UU No. 32 tahun 1999
6. Hubungan pemerintah provinsi dengan Kabupaten Kota merupakan hubungan
A. Hierarkies
B. Koordinasi
C. Garis perintah
D. Garis Komando
7. Azas otonomi daerah diantaranya adalah azas dekonsentrasi, yang mengandung pengertian
A. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom
B. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur
C. Pelimpahan wewenang dari pemeribtah kepada Bupati atau wali Kota
D. Kekuasaan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sen diri
8. DPRD memliki beberpa fungsi , yang dimaksud fungsi legislasi adalah
A. Fungsi DPRD untuk membuat Peraturan daerah
B. Fungsi DPRD untuk membuat anggaran Pendapatan dan belanja daerah
C. Fungsi DPRD untuk mengesyahkan Peraturan Daerah
D. Fungsi DPRD untuk melakukan Pengawasan
9. A. Mengajukan perda
B. Mengesyah Perda
C. Memiliki fungsi legislasi
D.Menetapkan Perda
E. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan
Yang termasuk Tugas dan wewenang Kepala daerah adalah
A. A,B,C dan D
B. B,C,D, dan E
C. A,B,D, Dan E
D. A,C,D dan E
10. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya adalah tugas lembaga
A. DPR C. DPRD
B. Kepala Daerah D. Gubernur
11. Dibawah ini adalah sumber Pendapat Asli Daerah
A. Pajak , Iuran Warga dan Retribusi
B. Hasil pengelolaan Sumber daya alam
C. Dana Alokasi Umum
D. Dana Lokasi Khusus
12. Yang dimaksud masyarakat madani adalah
A. Masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat
B. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban
C. Masyarakat yang taat pada aturan yang berlaku karena takut akan sanksinya
D. Masyarakat yang bebas mengembangkan dirinya sendiri
13. Dibawah ini yhang bukan Bentuk partisifasi warga negara dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diwujudkan dengan
A. Bekerja keras tanpa mengenal lelah
B. Menyumbangkan buah pikiran
C. Menyumbang dalam bentuk tenaga
D. Menyumbangkan dalam bentuk keuangan atau modal
14. Kepala daerah dinamakan juga sebagai lembaga
A. Legislatif
B. Eksekutif
C. Yudikatif
D. Komisi Pemilihan umum
15. Sikap yang harus dilakukan terhadap Kebijakan publik yang sudah berlaku dan disyahkan adalah
A. Berusaha memahaminya secara sempurna
B. Berusaha melaksnakannya jika ada untungnya
C. Berusaha memahami dan menghafalkannya
D. Berusaha mentaati berbagai kebijakan publik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab
16. Ketetapan tentang retribusi termasuk
A. Hukum
B. Pajak
C. Kebijakan publik
D. Kebijaakan publik di daerah
17. Di bawah ini yang termasuk kebijakan publik di daerah adalah
A. Undang – Undang
B. Semua hukum yang berlaku
C. Perda
D. Peraturan Presiden ( perpres )
18. Pendapatan asli daerah di dapat dari
A. Semua Pajak
B. Dana bantuan dari Pemerintah Pusat
C. Dana hibah
D. Hasil Pajak daerah
19. Dibawah ini yang tidak termasuk Kerja sama dalam mencapai tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah dapat dilakukan dengan cara
A. Kerja sama antar warga dimanapun berada
B. Kerja sama antar warga dalam satu daerah
C. Kerja sama antar dasrah satu dengan daerah lain
D. Kerjasama antar warga dengan pemerintah daerah
20. Azas desentralisasi mengandung pengertian
A. Pelimpahan wewenang dari pemerin tah kepada daerah otonom
B. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepa da daerah otonom
C. Pelimpahan wewenang unrtuk mengurus masyarakat setempat berdasarkan keinginan sendiri
D. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepad desa , dari provinsi kepada kab kota dan atau kepada desa
ULANGAN HARIAN KE -2
MATA PELAJARAN : PKn Nama : .................
Tanggal : .............. Kelas : IX –
Pilihlah jawaban yang poaling tepat !
1. Pengertian Otonomi daerah secara lengkap terdapat dalam :
A. Pasal 18 UU No. 32 / 2004
B. Pasal 1 ayat 5 UU No. 32 / 2004
C. Pasal 18 ( 5 ) UU No. 32 / 2004
D. Pasal 1 ayat 1 UU No. 32 / 2004
2. Prinsip otonomi daerah diantaranya adalah prinsip otonomi seluas – luasnya , hal ini mengandung pengertian
A. Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan , baik pusat maupun daerah
B. Memiliki kewenangan mengatur daerahnya sendiri atas prakarsa masyarakat setempat
C. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah
D. Diberikan kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan pusat
3. Dibawah ini adalah nilai dasar dilaksanakannya otonomi daerah
A. Kebebasan,pertisifasi, efektifitas , dan efesiensi
B. Kebebasan, seluas – luasnya , bebas dan bertanggung jawab
C. Kebebasan , partisifasi dan efektifitas
D. Luas, nyata dan bertanggung jawab
4. Yang dimaksud unsur penyelenggara pemerintahan daehan adalah
A. DPRD, DPR, DPD dan kepala daerah
B. Kepala daerah, DPRD dan menteri
C. Gubernur, bupati dan walikota
D. DPRD, Gubernur Bupati dan Wali Kota
5. Dasar hukum yang mengatur tentang Pemerintah daerah adalah
A. UU NO. 32 tahun 2004
B. UU no 22 tahun 1999
C. UU. No. 33 tahun 2004
D. UU No. 32 tahun 1999
6. Hubungan pemerintah provinsi dengan Kabupaten Kota merupakan hubungan
A. Hierarkies
B. Koordinasi
C. Garis perintah
D. Garis Komando
7. Azas otonomi daerah diantaranya adalah azas dekonsentrasi, yang mengandung pengertian
A. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom
B. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur
C. Pelimpahan wewenang dari pemeribtah kepada Bupati atau wali Kota
D. Kekuasaan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sen diri
8. DPRD memliki beberpa fungsi , yang dimaksud fungsi legislasi adalah
A. Fungsi DPRD untuk membuat Peraturan daerah
B. Fungsi DPRD untuk membuat anggaran Pendapatan dan belanja daerah
C. Fungsi DPRD untuk mengesyahkan Peraturan Daerah
D. Fungsi DPRD untuk melakukan Pengawasan
9. A. Mengajukan perda
B. Mengesyah Perda
C. Memiliki fungsi legislasi
D.Menetapkan Perda
E. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan
Yang termasuk Tugas dan wewenang Kepala daerah adalah
A. A,B,C dan D
B. B,C,D, dan E
C. A,B,D, Dan E
D. A,C,D dan E
10. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya adalah tugas lembaga
A. DPR C. DPRD
B. Kepala Daerah D. Gubernur
11. Dibawah ini adalah sumber Pendapat Asli Daerah
A. Pajak , Iuran Warga dan Retribusi
B. Hasil pengelolaan Sumber daya alam
C. Dana Alokasi Umum
D. Dana Lokasi Khusus
12. Yang dimaksud masyarakat madani adalah
A. Masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat
B. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban
C. Masyarakat yang taat pada aturan yang berlaku karena takut akan sanksinya
D. Masyarakat yang bebas mengembangkan dirinya sendiri
13. Dibawah ini yhang bukan Bentuk partisifasi warga negara dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diwujudkan dengan
A. Bekerja keras tanpa mengenal lelah
B. Menyumbangkan buah pikiran
C. Menyumbang dalam bentuk tenaga
D. Menyumbangkan dalam bentuk keuangan atau modal
14. Kepala daerah dinamakan juga sebagai lembaga
A. Legislatif
B. Eksekutif
C. Yudikatif
D. Komisi Pemilihan umum
15. Sikap yang harus dilakukan terhadap Kebijakan publik yang sudah berlaku dan disyahkan adalah
A. Berusaha memahaminya secara sempurna
B. Berusaha melaksnakannya jika ada untungnya
C. Berusaha memahami dan menghafalkannya
D. Berusaha mentaati berbagai kebijakan publik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab
16. Ketetapan tentang retribusi termasuk
A. Hukum
B. Pajak
C. Kebijakan publik
D. Kebijaakan publik di daerah
17. Di bawah ini yang termasuk kebijakan publik di daerah adalah
A. Undang – Undang
B. Semua hukum yang berlaku
C. Perda
D. Peraturan Presiden ( perpres )
18. Pendapatan asli daerah di dapat dari
A. Semua Pajak
B. Dana bantuan dari Pemerintah Pusat
C. Dana hibah
D. Hasil Pajak daerah
19. Dibawah ini yang tidak termasuk Kerja sama dalam mencapai tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah dapat dilakukan dengan cara
A. Kerja sama antar warga dimanapun berada
B. Kerja sama antar warga dalam satu daerah
C. Kerja sama antar dasrah satu dengan daerah lain
D. Kerjasama antar warga dengan pemerintah daerah
20. Azas desentralisasi mengandung pengertian
A. Pelimpahan wewenang dari pemerin tah kepada daerah otonom
B. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepa da daerah otonom
C. Pelimpahan wewenang unrtuk mengurus masyarakat setempat berdasarkan keinginan sendiri
D. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepad desa , dari provinsi kepada kab kota dan atau kepada desa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar